ADMINISTRASI KELADI “Administrasi Kependudukan Langsung Jadi”

 

Inovasi Administrasi Keladi (Administrasi Kependudukan Langsung Jadi) merupakan terobosan pelayanan publik yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Program ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi kependudukan yang cepat, efektif, dan bebas pungli. Dengan konsep “duduk dilayani, tegak langsung jadi”, masyarakat cukup datang ke satu loket dan seluruh proses pelayanan dapat diselesaikan oleh satu operator. Inovasi ini berhasil memangkas birokrasi, mempercepat waktu pengurusan dokumen, serta menghadirkan transparansi melalui dashboard layanan yang memungkinkan masyarakat mengecek status perekaman KTP-el secara mandiri.

Tujuan utama dari Administrasi Keladi adalah menyederhanakan alur pelayanan adminduk sehingga lebih efisien dan inklusif. Sebelum adanya inovasi ini, masyarakat harus berpindah dari loket ke loket, menghadapi risiko miskomunikasi antar petugas, dan waktu pengurusan yang lama. Setelah diterapkan, 83,1% layanan dapat diselesaikan kurang dari satu jam, seluruh dokumen kependudukan dapat dicetak di kecamatan, dan operator dilatih untuk melayani semua jenis layanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian target nasional, seperti perekaman KTP-el sebesar 100,03% dan penerbitan akta kelahiran mencapai 102,62% dari target nasional.

Keberhasilan Administrasi Keladi juga ditopang oleh strategi keberlanjutan yang kuat, mulai dari dukungan regulasi melalui SK Bupati, integrasi dalam RPJMD, hingga sosialisasi melalui media sosial dan elektronik. Program ini melibatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bupati, Kepala Dinas Dukcapil, camat, operator SIAK, dan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas layanan. Dengan adaptabilitas yang tinggi, inovasi ini telah direplikasi di berbagai kecamatan di Muba dan bahkan menjadi rujukan bagi daerah lain. Administrasi Keladi bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas dalam pelayanan publik.